Jelang Penetapan DCT, Bawaslu Pangkep Himbau Pengurus Partai Politik Tak Lakukan Kampanye

PANGKEP-  Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau kepada seluruh partai politik dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk tidak melakukan kampanye pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 04 November s/d 27 November 2023 sebagaimana tertuang pada Huruf (D) bagian (4) Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 203/PM.00.02/K.SN-13/11/2023 tanggal 02 november 2023.

Selain itu, melalui Surat Imbauan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tersebut, Bawaslu mengingatkan kepada partai politik dan bakal calon anggota DPRD untuk memperhatikan lokasi / tempat pemasangan alat peraga sosialisasi (APS) yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang - undangan, serta materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti: coblos nomor urut, simbol/gambar paku dan/atau materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih.

Baca juga: Selalu Bersama Rakyat , Caleg DPRD Pangkep Partai Demokrat Rifaldi Rahmat Ramadhan: Berjuang Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Berikut poin lengkap dalam imbauan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada seluruh pimpinan partai politik peserta pemilu dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan :

1. Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Tony Rosyid : Siapa Dibalik Partai Prima?

2. Memperhatikan materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti: coblos nomor urut, simbol/gambar paku dan/atau materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih

3. Memperhatikan jadwal tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu pada tanggal 3 November 2023, sehingga perlu untuk menjadi perhatian agar seluruh calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak melakukan kegiatan berpotensi “kampanye sebelum dimulainya masa kampanye”.

Baca juga: Tony Rosyid: Membaca Strategi Koalisi Perubahan

4. Memperhatikan bahwa terhitung mulai tanggal 4 November s.d 27 November 2023 merupakan waktu "DILARANG KAMPANYE" sehingga Peserta Pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai, dalam bentuk: pertemuan warga; penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul; media sosial; dan/atau aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.

5. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan “kampanye sebelum dimulainya masa kampanye” sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Ilham Bintang: Tugas Pers Bukanlah Menjilat Penguasa

6. Memperhatikan bahwa dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, Peserta Pemilu dapat melakukan pertemuan internal dengan memastikan hanya melibatkan struktur, Calon Anggota Legislatif dan anggota partai dengan catatan harus menyampaikan pemberitahuan minimal 1 hari sebelum kegiatan tersebut kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai tingkatannya.

7. Memperhatikan bahwa pemasanganan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal 28 November s.d tanggal 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye). 
 
Untuk diketahui, Imbuan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan upaya Bawaslu dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.(Herman Djide)

Baca juga: Jangan Sampai Ada Omongan di Pilpres 2024, Mereka Menang Karena Curang!